Copy code snippet Menyoal Pembangunan Industri Pariwisata di Kabupaten Garut ~ KaGaroet

Menyoal Pembangunan Industri Pariwisata di Kabupaten Garut

Keindahan Garut dengan latar Gunung Cikuray


Sebagai daerah obyek destinasi wisata yang namanya terus diperhitungkan,pembangunan  pariwisata Garut sebagai leading sector  menjadi sesuatu hal yang terus digenjot. Pada realitasnya upaya membangun sektor tersebut banyak terkendala berbagai hal berupa ,regulasi yang kadang belum sinergi satu sama lain.  Padahal jelas,payung hukum pembangunan industri Pariwisata sudah tertera dalam UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sedangkan regulasi ke arah kelancaran dan sinergitas sudah tertera dalam Instruksi Presiden RI no 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Pariwisata secara terpadu.
Berbicara pembangunan industri periwisata di daerah tidak melulu berbicara soal 'project' pembangunan sebuah destinasi wisata.Aspek industri wisata,pemasaran dan kelembagaan wisata harus berjalan secara sinergis. Realitas di lapangan,banyak temuan terjadi berkaitan dengan perizinan yang berbelit, birokrasi kompleks .Jika upaya itu merupakan sebuah cara merampingkan prosedur itu baik adanya,namun bagaimana jika hal itu hanya menjadi peluang mengorek pundi-pundi pribadi atas nama regulasi?
Membangun industri Pariwisata,harus dimulai dari lingkungan sekitar.Membangun kesadaran berwisata masyarakat sekitar,memberikan dan meningkatkan pemahaman sadar wisata, Sapta Pesona dan kompetensi industri pariwata pada level pekerja pariwisata. Kebersihan,Kenyamanan,Keamanan,Keramahan adalah hal dasar dari yang namanya pariwisata. Sesuatu kebiasaan baik dalam sebuah ligkungan masayarakat bisa jadi menjadi sebuah nilai bagi terciptanya sebuah atraksi pariwisata jika dikelola secara profesional.Semua pelaku industri wisata dan stakeholder harus memiliki komitmen bersama  yang searah.
Dalam konteks membangun industri Pariwisata Garut yang lebih konfrehensif,masih terdapat beberapa kendala yang harus menjadi perhatian pelaku industri dan para stakeholder. Kendala-kendala ini lebih banyak merupakan hak wisatawan yang dilanggar atau belum dicukupi oleh para pelaku industri wisata dan pemerintah setempat, sebagai mana amanat UU Kepariwisataan No 10  Tahun 2009 pasal 20 bahwa wisatawan mempunyai hak yang harus didapat :

1. Hak Mendapatkan informasi akurat mengenai daya tarik wisata
Sebagai sebuah destinasi wisata, pusat informasi wisata (tourismcenter) yang terintegrasi perlu disediakan bersamaan dengan penyediaan staff &pegawai yang kompeten dalam melayani hal-hal yang berhubungan dengan kepariwisataan,travel & hospitality. Memang,dalam era teknologi informasi dan menjamurnya akses sosial media,wisatawan dapat mengakses sumber informasi wisata dari mana saja, akan tetapi penyediaan pusat informasi secara resmi sebagai representasi dari hak mendapatkan informasi dan sarana informasi publik yang disediakan oleh pemerintah adalah sebuah kebutuhan bagi wisatawan bagi regional,nasional maupun mancanegara.

2. Pelayanan Kepariwisataan Sesuai dengan Standar
 Misi dan visi pemerintah dalam hal ini kementrian pariwisata adalah meningkatkan jumlah pegawai  pada industri pariwisata dan semua turunananya yang kompeten sesuai dengan SKKNI,Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Karena itu upaya kegiatan assesment untuk peningkatan standar kompetensi kerja terus digenjot sesuai target. Semangat ini harus ditangkap  oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan program assesment para pekerja industri pariwisata melalui anggaran daerah,karena ini adalah bagian dari upaya membangun industri pariwisata itu sendiri.
Kecakapan dan kemampuan staff dan pegawai pada industri pariwisata seperti,hotel,restoran ,travel agent, event organizer memberikan sebuah umpan balik bagi tamu berupa jaminan kenyamanan dan kepercayaan ketika dilayani oleh staff atau pegawai yang memenuhi standar kualitas kompetensi kerja daripada yang tidak.Sertifikasi komptensi bukan hanya sebuah program assesment semata yang dibuktikan oleh selembar ijazah/sertifikat,namun juga merupakan sebuah legitimasi resmi profesi yang keberadaanya dijamin oleh undang-undang.

3.Perlindungan Hukum dan Keamanan
Upaya menghapus stigma negatif Garut sebagai kota dengan gaya'premanisme" atau'jagerisme' perlu segera dikikis terutama pada daerah tujuan wisata.  Fenomena itu merupakan hambatan dalam menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Garut. Sikap 'primordialisme' atau merasa diri mempunyai wilayah adalah sisa feodalisme era hindia Belanda yang sudah tidak sesuai di zaman ini. Kenyamanan,keamanan dan jaminan (assurance) keamanan bagi wisatawan menjadi sebuah kebutuhan yang diperlukan selain produk wisata itu. Kendala tersebut menjadi sebuah hambatan yang mendorong ekonomi biaya tinggi.Akibatnya,ada kekecewaan tamu atau wisatawan yang berkelanjutan untuk tidak lagi mengunjungi obyek wisata tertentu karena kehilangan jaminan tersebut.
Di sisi lain, pembangunan sebuah industri wisata memerlukan campur tangan investor luar. Dalam konteks ini,jaminan kepastian hukum,regulasi,perizinan,dan null pungutan liar yang berbasis'premanisme'di atas. Tumpang tindih perizinan dan birokrasi komplek yang menimbulkan  ekonomi biaya tinggi menjadi fenomena yang kontradiktif dengan semangat membangun industri wisata itu sendiri.

Kendala tersebut merupakan sebagian dari beberapa point lainnya yang perlu segera dibenahi bersama dengan pembangunan industri pariwisata di kota kopi ini.Dari beberapa persoalan mengenai pembangunan industri pariwisata,fokus terhadap program sadar wisata  bagi masyarakat sekitar destinasi wisata adalah yang hal yang harus diutamakan sehingga tercipta suasana yang harmonis antara masyarakat dan wisatawan.




0 comments:

Post a Comment