Menyoal Kesadaran Wisata , Pada Obyek Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Garut

Ivi D Sunardi SE
(Praktisi, Trainer & Assessor Pariwisata )

Sebagai  obyek destinasi tujuan wisata yang terus diperhitungkan,  pariwisata Garut diharapkan menjadi leading sector  yang dapat mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Garut. Pada realitasnya upaya membangun sektor tersebut masih terkendala berbagai hal yang justru ada dalam tatanan kebijakan yang masih belum sinergis dan membingungkan pelaku pariwisata. Isu-isu sekitar legal formal pendirian usaha wisata, perizinan penggunaan sumber daya air , tapping box, izin operasi genset,sertifikasi laik fungsi dan laik operasiserta berbagai isu lainnya yang muncul dan terkesan menjadi masalah klasik yang kerap muncul ke permukaan. Dalam persepsi pelaku wisata, kiranya bukan untuk menolak kebijakan dan regulasi yang muncul, akan tetapi lebih kepada upaya memperoleh kejelasan  wewenang kebijakan yang sedetil-detilnya. Masalah perizinan dan birokrasi ,jika upaya itu merupakan sebuah cara merampingkan prosedur demi tata kelola yang baik ,sangatlah tepat. Namun bagaimana jika hal itu hanya menjadi kebijakan yang justru paradoks dengan arah kebijakan pembangunan terpadu ini yang harus dibenahi.
Bagi para pengusaha dan praktisi wisata,isu seputar regulasi dan perizinan tersebut sangatlah menguras energi dan waktu yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan dalam menggaet para wisatawan ke masing-masing hotel yang pada akhirnya, pemerintah mendapatkan sumber pendapatan berupa pajak daerah.
Dalam ranah konstitusi, sangatlah jelas jika payung hukum pembangunan industri Pariwisata sudah tertera dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sedangkan regulasi ke arah kelancaran dan sinergitas sudah tertera dalam Instruksi Presiden RI no 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Pariwisata secara terpadu.
Berbicara pembangunan  pariwisata di daerah jangan melulu berbicara soal 'project' pembangunan sebuah destinasi wisata saja. Ada aspek industri wisata lainnya seperti pemasaran ,kelembagaan wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata itu sendiri  yang harus menjadi program skala prioritas.
Membangun industri pariwisata,haruslah  dimulai dari lingkungan sekitar destinasi wisata itu sendiri. Membangun kesadaran berwisata masyarakat sekitar,memberikan dan meningkatkan pemahaman sadar wisata, Sapta Pesona yang dulu menjadi jargon  pariwisata tidaklah salah untuk diterapkan kembali.
Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetensi pekerja industri pariwata terus ditingkatkan.  Kebersihan,Kenyamanan,Keamanan,Keramahan adalah hal dasar dari yang namanya pariwisata. Sesuatu kebiasaan baik dalam sebuah ligkungan masyarakat bisa jadi menjadi sebuah nilai bagi terciptanya  atraksi pariwisata jika dikelola secara profesional.Semua pelaku industri wisata dan stakeholder harus memiliki komitmen bersama  yang searah.
Dalam konteks membangun industri Pariwisata Garut yang lebih komprehensif,masih terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian pelaku industri dan para pengambil kebijakan. Dalam tatanan industri pariwisata Garut,isyu penting yang harus segera dibenahi adalah mengenai hak-hak wisatawan yang terganggu oleh oknum-oknum yang berfikir sempit dan pragmatis yang justru mencoreng nama baik daerah Garut.
Keindahan Garut Dengan Latar Gunung Cikurai

Sebagai mana amanat UU Kepariwisataan No 10  Tahun 2009 pasal 20 bahwa wisatawan mempunyai hak-hak yang harus didapat dalam setiap melakukan perjalanan wisatanya. Hak-hak tersebut diantaranya:

1. Hak Mendapatkan informasi akurat mengenai daya tarik wisata
Sebagai sebuah destinasi wisata, pusat informasi wisata (tourismcenter) yang terintegrasi perlu disediakan bersamaan dengan penyediaan staff &pegawai yang kompeten dalam melayani hal-hal yang berhubungan dengan kepariwisataan,travel & hospitality. Memang,dalam era teknologi informasi dan menjamurnya akses sosial media,wisatawan dapat mengakses sumber informasi wisata dari mana saja, akan tetapi penyediaan pusat informasi secara resmi sebagai representasi dari hak mendapatkan informasi dan sarana informasi publik yang disediakan oleh pemerintah adalah sebuah kebutuhan bagi wisatawan bagi regional,nasional maupun mancanegara.

2. Pelayanan Kepariwisataan Sesuai dengan Standar
 Misi dan visi pemerintah dalam hal ini kementrian pariwisata adalah meningkatkan jumlah pegawai  pada industri pariwisata dan semua turunananya yang kompeten sesuai dengan SKKNI,Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Karena itu upaya kegiatan assesment untuk peningkatan standar kompetensi kerja terus digenjot sesuai target. Semangat ini harus ditangkap  oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan program assesment para pekerja industri pariwisata melalui anggaran daerah,karena ini adalah bagian dari upaya membangun industri pariwisata itu sendiri.
Kecakapan dan kemampuan staff dan pegawai pada industri pariwisata seperti,hotel,restoran ,travel agent, event organizer memberikan sebuah umpan balik bagi tamu berupa jaminan kenyamanan dan kepercayaan ketika dilayani oleh staff atau pegawai yang memenuhi standar kualitas kompetensi kerja daripada yang tidak.Sertifikasi komptensi bukan hanya sebuah program assesment semata yang dibuktikan oleh selembar ijazah/sertifikat,namun juga merupakan sebuah legitimasi resmi profesi yang keberadaanya dijamin oleh undang-undang.




3.Perlindungan Hukum dan Keamanan
Upaya menghapus stigma negatif Garut sebagai kota dengan gaya 'premanisme' perlu segera dikikis terutama pada obyek destinasi  tujuan wisata.  Perilaku segelintir oknum yang bertindak di luar tatanan hukum positif, merupakan hambatan dalam menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Garut.  Bicara wisata,adalah bicara holistik, bukan hanya satu daerah, namun mencakup nama baik wisata Garut.
Sikap 'primordialisme' atau merasa diri mempunyai wilayah adalah sisa feodalisme era Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai di zaman ini. Jaminan (assurance) keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan menjadi sebuah kebutuhan yang diperlukan selain produk wisata itu. Kendala tersebut menjadi sebuah hambatan yang mengikis daya tarik Garut secara umum. Akibatnya,ada kekecewaan tamu atau wisatawan yang berkelanjutan untuk tidak lagi mengunjungi obyek wisata tertentu karena kehilangan jaminan tersebut.
Di sisi lain, membangun sebuah sektor industri wisata di Garut memerlukan investor, di mana mereka memerlukan jaminan kepastian hukum dan regulasi yang ramah investasi dan tidak menyebabkan ekomoni biaya tinggi.
Kendala tersebut merupakan sebagian dari beberapa point lainnya yang perlu segera dibenahi bersama dengan pembangunan industri pariwisata di kota yang mulai bergeliat industri  kopi  dan teh nya..Dari beberapa persoalan dan isu di atas,fokus terhadap program sadar wisata  bagi masyarakat sekitar destinasi wisata adalah yang hal yang harus diutamakan sehingga tercipta suasana yang harmonis antara masyarakat dan wisatawan. Maka konsep pariwisata Pentahelix,  yaitu Akademisi, Pengusaha,,Komunitas ,Pemerintah dan Media  harus terus berjalan sinergis untuk kemajuan pariwisata Garut yang nyata. (KI)




0 comments:

Post a Comment